Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

  1. Home
  2. Articles
Paryanto: Marno Wance: Ayatullah Hadi; Bakri La Suhu

Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

 Penelitian ini ingin melihat kebijakan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam merevitalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan. 
Tema ini tampaknya kurang menjadi perhatian dalam studi sebelumnya,
termasuk studi tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan
Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.  Pertanyaan yang dibahas dalam
artikel ini diantaranya adalah: Mengapa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendidikan Pancasila dan wawasan
kebangsaan? Bagaimana formulasi dan desain kebijakan pendidikan Pancasila
dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Artikel ini bertujuan
untuk meneliti dokumen-dokumen terkait perumusan dan desain kebijakan
Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hasil studi ini menunjukkan
bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki latar belakang
yang menjadi dasar dalam pembuat kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan
kebangsaan, yaitu fenomena dan kecenderungan terjadinya tindakan intoleransi,
konflik komunal, dan kekerasan jalanan di tengah masyarakat. Selain itu juga
terjadi penurunan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pancasila dan
wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Sasaran kebijakan pendidikan
Pancasila dan wawasan kebangsaan meliputi Anak (Usia Sekolah),
Pemuda/Generasi Muda, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa,
Masyarakat Umum. Implementasi kebijakan ini menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah
Kalurahan/Kelurahan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Wawasan kebangsaan; Intoleransi; Konflik.